Muncul isu jumlah pos departemen di kabinet menteri Presiden serta Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto- Gibran Rakabuming Raka hendak meningkat dari pemerintahan Presiden Joko Widodo( Jokowi)- Wapres Maruf Amin. Partai Gerindra menyangka normal bila nantinya kabinet Prabowo- Gibran membutuhkan keterlibatan banyak pihak.
” Jika gendut dalam konteks raga seseorang per orang itu kan tidak sehat, tetapi dalam konteks negeri, jumlah yang banyak itu maksudnya besar, buat aku bagus. Negeri kita kan negeri besar. Tantangan kita besar, sasaran sasaran kita besar,” kata Waketum Partai Gerindra, Habiburokhman, kepada wartawan di lingkungan gedung MPR/ DPR/ DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin( 6/ 5/ 2024).
Normal jika kita butuh mengumpulkan banyak orang, berkumpul dalam pemerintahan sehingga jadi besar,imbuhnya.
Habiburokhman menepis pemikiran kalau akumulasi pos menteri buat mengakomodasi sokongan politik. Ia juga menyerahkan kepada Prabowo ihwal wacana akumulasi pos departemen itu.
” Ya itu lah kesalahan metode berpikir, serta tidak apa- apa, jadi masukan untuk kami. Jangan hingga cuma semata- mata buat mengakomodir kepentingan- kepentingan politik,” kata Habiburokhman.
” Masukan dari warga kami terima, tetapi itu tadi, kewenangan membentuk kabinet, formasinya semacam apa, jumlahnya berapa, secara substansi, baik konstitusi itu terdapat di Pak Prabowo, selaku president elected,” sambungnya.
Lebih lanjut, Wakil Pimpinan Komisi III DPR itu mengaku menerima masukan terdapatnya problem dalam departemen dikala ini. Ia menyinggung Departemen Hukum serta HAM( Kemkumham) yang baginya terdapat direktorat yang butuh dipisah.
” Coba di Kumham ya, itu terdapat fungsi- fungsi kedirjenan yang berbeda satu sama lain secara ekstrem sesungguhnya. AHU( Administrasi Hukum Universal) dengan permasyarakatan, sesungguhnya itu kan agak- agak kurang nyambung,” katanya.
Kemudian terdapat pula HAM, Ditjen HAM, itu kan agak berbeda. Di banyak negeri itu diurus oleh pejabat spesial, lanjut ia.
Tinjauan Terhadap Reaksi Publik dan Oposisi Prabowo
Meskipun Gerindra memberikan argumen yang kuat mengenai perluasan kabinet Prabowo, reaksi dari publik dan oposisi tidak selalu sejalan. Beberapa pihak mungkin memandang perluasan kabinet sebagai langkah yang tidak efisien dan cenderung meningkatkan birokrasi tanpa memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Selain itu, ada juga kekhawatiran bahwa perluasan kabinet bisa menjadi alat politik untuk memperkuat kekuasaan tertentu tanpa memperhatikan pertanggungjawaban dan transparansi.
Kesimpulan
Dalam kesimpulannya, pandangan Gerindra tentang perluasan kabinet Prabowo sebagai langkah yang wajar didasarkan pada keyakinan akan kompetensi kabinet tersebut, dukungan terhadap prioritas pemerintah, dan aspirasi untuk meningkatkan representasi dan inklusi dalam proses pengambilan keputusan. Namun, sementara Gerindra memandang perluasan tersebut sebagai langkah yang positif, reaksi dari publik dan oposisi menunjukkan bahwa isu ini masih menjadi perdebatan yang kompleks dalam dinamika politik Indonesia.
Average Rating